Taliban Bentuk Pemerintah Baru, Hasan Akhund Jadi Perdana Menteri

Kabul: Taliban mengumumkan pemerintahan baru untuk Afghanistan dengan menunjuk tokoh-tokoh untuk mengisi pos-pos tinggi di pemerintahan baru pada Selasa 7 September. Ini Termasuk rekan pendiri gerakan militan sebagai perdana menteri dan seorang buronan dalam daftar terorisme AS sebagai menteri dalam negeri.
 
Kekuatan dunia telah memberi tahu Taliban bahwa kunci perdamaian dan pembangunan adalah pemerintah inklusif yang akan mendukung janji gerakan itu untuk pendekatan yang lebih damai, menegakkan hak asasi manusia, setelah periode kekuasaan 1996-2001 sebelumnya yang ditandai dengan dendam berdarah dan penindasan terhadap perempuan.
 
Baca: Biden Tegaskan Pengakuan AS terhadap Taliban ‘Masih Sangat Jauh’.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan ibu kota Kabul pada 15 Agustus mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 
“Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh Syariat Suci,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Rabu 8 September 2021
 
Akhunzada juga mengucapkan selamat kepada warga Afghanistan atas apa yang disebutnya pembebasan negara itu dari kekuasaan asing.
 
Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru, tiga minggu setelah Taliban meraih kemenangan militer ketika pasukan asing pimpinan AS mundur dan pemerintah lemah yang didukung Barat runtuh, tidak memberikan tanda-tanda perdamaian kepada lawan-lawannya.

Nama-nama lama

Mullah Hasan Akhund, yang ditunjuk sebagai perdana menteri, seperti banyak orang dalam kepemimpinan Taliban, mendapatkan banyak prestise dari hubungan dekatnya dengan almarhum pendiri gerakan itu Mullah Omar. Omar memimpin pemerintahannya dua dekade lalu.
 
Akhund adalah tokoh lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Dia adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri ketika Taliban terakhir berkuasa dan, seperti banyak anggota kabinet yang akan datang, berada di bawah sanksi PBB karena perannya dalam pemerintahan itu.
 
Sementara Sirajuddin Haqqani menjabat sebagai menteri dalam negeri. Dia adalah putra pendiri jaringan Haqqani, yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Al-Qaeda.
 
“Mullah Abdul Ghani Baradar, ditunjuk sebagai wakil perdana menteri,” ujar juru bicara utama Taliban Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di Kabul.
 
Berpulangnya Baradar untuk jabatan puncak pemerintahan mengejutkan beberapa pihak karena dia bertanggung jawab untuk merundingkan penarikan AS dalam pembicaraan di Qatar dan menampilkan wajah Taliban ke dunia luar.
 
Baradar sebelumnya adalah seorang komandan senior Taliban dalam pemberontakan panjang melawan pasukan AS. Dia ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010, menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha setelah dibebaskan pada 2018.
 
“Mullah Mohammad Yaqoob, putra dari Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan. Semua penunjukan itu dalam kapasitas bertindak,” kata Mujahid.
 
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan di Air Force One, ketika Presiden Joe Biden terbang ke New York, bahwa tidak akan ada pengakuan pemerintah Taliban segera.
 
(FJR)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *