Sekretaris DPRD DKI Bakal Ingatkan Anggota Laporkan Harta Kekayaan

Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal rendahnya kepatuhan anggotanya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anggota dewan DKI yang melaporkan kekayaannya baru 62 persen.
 
“Besok rencananya, kami langsung samperin dewannya yang belum melakukan laporan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus saat dikonfirmasi, Selasa, 7 September 2021.
 
Agustunis meyakini anggota DPRD bakal patuh melaporkan harta kekayaannya ke Lembaga Antirausah. Sebab, beberapa anggota DPRD mengaku lupa mempersiapkan persyaratan dalam menyerahkan LHKPN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Mereka sih pada mau lapor, cuman kaya kemarin pak siapa itu anggota dewan, oh iya saya lupa, dia bilang gitu, apa saja yang harus dipenuhi katanya. Gak ada masuk mereka gak lapor,” kata dia.
 
Dia mengeklaim pada 2019 tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang belum menyerahkan LHKPN. Saat itu, KPK belum memiliki sistem untuk mendata harta kekayaan pejabat negara.
 
“Tapi kami sekretariat udah mengingatkan terus. Memang beberapa kali kami sudah surati, koordinasi juga,” ujarnya.
 
Baca: Kesadaran Anggota DPRD di 6 Provinsi Serahkan LHKPN Rendah
 
Sebelumnya, KPK mencatat ada enam DPRD provinsi yang anggotanya malas menyerahkan LHKPN. DKI Jakarta masuk dalam daftar itu.
 
“Ini yang mengajarkan kita bahwa DPRD Provinsi DKI baru 62 persen,” kata kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui telekonferensi di Jakarta, Selasa, 7 September 2021.
 
Pahala mengatakan kategori daerah rendah berarti anggora DPRD di sana yang menyerahkan LHKPN di bawah 75 persen. Selain DKI, anggota DPRD di Papua Barat juga rendah. Di sana, anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN hanya 53 persen.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *