Pemerintah Siapkan Berbagai Insentif Percepat Pembangunan SPKLU

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sejumlah insentif dan kemudahan perizinan bagi badan usaha dan pemilik kendaraan listrik. Harapannya, pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dapat segera terealisasi.
 
“Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar Rp714 per kWh untuk Badan Usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467 per kWh. Jadi marginnya lumayan lebar,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu, 5 September 2021.
 
Rida menjelaskan tidak hanya insentif tarif, pemerintah juga memberikan keringanan biaya penyambungan dan atau jaminan langganan tenaga listrik hingga pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Perizinan ini kembali dipermudah dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 di mana sebelumnya penetapan wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, saat ini dapat digantikan dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan SPKLU,” ujar dia.
 
Badan Usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ia bilang, sistem Informasi ini pada saatnya akan memudahkan konsumen pemilik kendaraan listrik untuk mencari SPKLU atau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
 
Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar mengatakan bukan hanya bagi Badan Usaha SPKLU, insentif juga diberikan kepada pemilik kendaraan listrik.
 
Wanhar menyebut pemilik kendaraan listrik (KBLBB) mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya. Tambah daya hingga 11 ribu VA biayanya Rp150 ribu untuk 1 fasa, sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp450 ribu untuk tiga fasa.
 
“Ada pula insentif tarif tenaga listrik home charging yakni diskon 30 persen selama tujuh jam pada pukul 22.00-05.00. Ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik (KBLBB) dengan home charging yang terkoneksi pada sistem PLN,” ujar Wanhar.
 
Pemerintah Indonesia dalam Grand Strategi Energi Nasional menargetkan pembangunan 572 unit SPKLU pada tahun 2021, hingga 31.859 unit SPKLU pada tahun 2030. Target SPKLU ini ditujukan untuk dapat mengakomodir potensi KBLBB roda 4 yang diperkirakan sekitar 2,2 juta unit pada 2030. Per Agustus 2021, di Indonesia telah terdapat KBLBB sebanyak 1.478 untuk roda 4, 188 untuk roda 3, dan 7.526 unit untuk roda 2.

 
(Des)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *