KPK Menahan Bupati Probolinggo

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Probolinggo. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut.
 
“Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuai oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Agustus 2021.
 
Alex mengatakan 18 tersangka berstatus sebagai pemberi. Sebanyak empat di antaranya penerima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Empat orang penerima yakni Puput, anggota DPR Hasan Aminuddin, Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton Muhamad Ridwan. Sebanyak 18 pemberI, yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, dan Mashudi.
 
Lembaga Antikorupsi juga menetapkan Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin sebagai tersangka pemberi. Mereka semua merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Probolinggo.
 
Dari total itu, hanya lima orang yang ditahan. Mereka adalah Puput, Hasan, Doddy, Ridwan, dan Sumarto. Mereka ditahan di tempat berbeda.
 
Puput ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Hasan ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.
 
Baca: Soal OTT di Probolinggo, NasDem: Biarkan KPK Bekerja
 
Sementara Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Lalu, Ridwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.
 
“Sumarto ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur,” ujar Alex.
 
Lembaga Antikorupsi segera menahan tersangka lainnya. KPK berharap mereka semua kooperatif saat dipanggil.
 
Dalam kasus ini, pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
Sementara itu, penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *