Kemensos Upayakan Sinergisitas Kementerian-Pemda untuk Disabilitas Mental

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mengupayakan sinergisitas antarkementerian dan pemerintah daerah (pemda) guna menangani penyandang disabilitas mental. Hal tersebut agar penyandang disabilitas mendapatkan penanganan yang layak dan menjujung tinggi hak asasi manusia di panti-panti sosial.
 
“Tentunya bagaimana menguatkan sinkronisasi dan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang saling bersinergi dalam penanganan penyandang disabilitas mental,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos Eva Rahmi Kasim dalam diskusi publik daring ‘Penyandang Disabilitas Mental di Panti-Panti Sosial Berhak Merdeka’ yang dipantau di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021.
 
Eva mengatakan kondisi di panti sosial yang menampung para disabilitas mental masih sangat kompleks. Tidak hanya soal pemberian fasilitas psikiatri, namun kondisi sosial ekonomi dan kesiapan fasilitas lain terhadap penerimaan penyandang disabilitas. Hal tersebut memicu kondisi yang memprihatinkan dalam peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Kemensos berupaya meminimalkan buruknya kondisi di panti-panti sosial hingga menghilangkan kondisi memprihatinkan tersebut. Upaya yang dilakukan di antaranya memenuhi kelembagaan panti-panti, terutama yang dikelola masyarakat melalui sistem akreditasi panti, meningkatkan kapasitas penyelenggara panti, dan sosialisasi standar panti.
 
Baca: Kemensos Sediakan 7.900 Alat Bantu untuk Difabel
 
Dia mengakui terjadinya kelebihan kapasitas panti penyandang disabilitas karena stigma masyarakat. Di sisi lain, fasilitas yang tersedia sangat minim.
 
Kemudian, kemampuan para petugas menangani atau melayani dalam mengatasi persoalan sangat minim, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kesejahteraan. “Banyak para penyandang disabilitas mental di Kementerian Sosial adalah kiriman dari berbagai pemerintah daerah sekitar yang tidak dikenal identitasnya. Mereka tidak diketahui berasal dari mana, sehingga yang dikatakan ada penghuni yang lebih dari dua tahun bahkan sampai 10 tahun,” kata dia.
 
Kemensos juga berupaya bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendatangkan petugas Dukcapil yang akan merekam data kependudukan, atau menyelisik apakah yang sedang tinggal di dalam Balai Kemensos sudah pernah direkam identitas kependudukannya. Dia mengatakan Kemensos telah menyatukan kembali 200 penyandang disabilitas mental dengan keluarganya.
 
Namun, dia mewanti-wanti akan peningkatan orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau penyandang disabilitas mental akibat situasi pandemi COVID-19. “Apalagi sekarang dalam situasi pandemi semakin banyak orang depresi. Oleh karena itu menjadi pembelajaran bagi kami Bagaimana sistem layanan berbasis komunitas berbasiskan residensial sebagai pilihan terakhir,” ujar Eva.
 
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk  https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *