KPK Gandeng BPK Selisik Kerugian Negara di Kasus Bansos

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik kerugian negara dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19. Proses tersebut dilakukan dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
“Kami dan BPK terus diskusi di mana mencari unsur kerugian negaranya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Agustus 2021.
 
Baca: Vonis Juliari Belum Puaskan Publik, KPK Singgung Prinsip Kebebasan Hakim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Karyoto mengatakan pihaknya mendalami kasus itu. Barang bukti yang dimiliki diperiksa ulang dan dikaitkan dengan fakta persidangan. Kemudian, temuan itu diperdalam dengan pemeriksaan saksi.
 
“Kita lihat dari sisi ketercukupan barang bukti atau arahnya ke mana,” ujar Karyoto.
 
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dalam kasus ini. Dia terbukti menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
 
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 12 tahun dan Pidana Denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara,” kata Hakim Ketua Mochamad Damis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin, 23 Agustus 2021.
 
Juliari diyakini menerima uang suap terkait pengadaan bansos dengan total Rp32 miliar. Uang itu diberikan secara bertahap dengan orang berbeda.
 
Hakim juga menyebut Juliari telah memakai uang suap itu sekitar Rp15,01 miliar. Hakim menyebut uang yang digunakan itu sudah dikembalikan Rp508,8 juta ke rekening KPK melalui Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.
 
Selain itu, hakim juga memberikan hukuman pidana pengganti sebesar Rp14,597 miliar kepada Juliari. Pidana pengganti itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Juliari akan dirampas paksa untuk dilelang sebagai pengembalian aset negara.

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *