Polemik TWK, Komnas HAM Diingatkan Tak Fitnah Pimpinan KPK

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diingatkan tak memfitnah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aduan 75 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Komnas HAM diminta bersikap profesional.
 
“Silakan Komnas HAM merilis ke publik hasil pemeriksaanya, toh itu bagian dari akuntabilitas Komnas HAM. Asal jangan memfitnah pimpinan KPK,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus saat dihubungi, Rabu, 9 Juni 2021.
 
Petrus juga mewanti-wanti Komnas HAM tak menyeret pihak lain. Apalagi, kata dia, membawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Tidak hanya KPK, bisa BKN bahkan bisa ke Presiden Jokowi,” ucap dia.
 
Petrus menilai Komnas HAM menyalahi wewenang lantaran memanggil pimpinan KPK soal TWK. Menurut dia, persoalan tersebut tak termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
 
“Kewenangan badan peradilan, peradilan tata usaha negara, bukan wewenang KPK, dan bukan persoalan pelanggaran HAM,” kata Petrus.
 
Petrus menyarankan pimpinan KPK mengajukan keberatan atas pemanggilan Komnas HAM. Dia menyarankan pimpinan KPK meminta Komnas HAM berhenti mengurusi persoalan itu.
 
“Pimpinan KPK cukup mengajukan keberatan secara tertulis bahwa Komnas HAM tidak berwenang dan minta supaya Komnas HAM menghentikan proses pemeriksaan di Komnas HAM,” kata dia.
 
(Baca: Tjahjo: Wajar Pimpinan KPK Pertanyakan Urgensi Pemanggilan Komnas HAM)
 
Menurut dia, Komnas HAM bukan lembaga yang tepat menangani persoalan tersebut. Apalagi, 75 pegawai KPK yang tak lolos tengah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
“Saat ini, sedang terjadi upaya hukum dari 75 pegawai KPK dengan menggugat ke MK dan lain-lain. Komnas HAM seharusnya mendorong pengadu (75 Pegawai KPK) untuk menggunakan upaya administratif terlebih dahulu sesuai mekanisme UU,” ucap dia.
 
Petrus menegaskan tak ada sanksi terhadap pimpinan KPK bila tidak menggubris pemanggilan Komnas HAM. Dia menyarankan Komnas HAM menghentikan proses tersebut.
 
“Tidak ada sanksi hukum bagi pimpinan KPK jika tidak  memenuhi panggilan Komnas HAM, karena itu Komnas HAM harus mengambil sikap menghentikan proses pemeriksaan perkara ini,” tegas dia.
 
Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai yang tak lolos TWK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa, 8 Juni 2021. Namun, pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan tersebut.
 
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ali menjelaskan pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM ihwal pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK.
 
“Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Juni 2021.
 
(REN)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *