Dinilai Berpotensi Mengganggu Kebebasan Pers, AJI Minta Pemerintah Hapus Pasal 281 RUU-KUHP

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito menegaskan, salah satu point dari Pasal 281 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) berpotensi mengganggu kebebasan pers.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk menghapus point dari pasal tersebut guna mengedepankan tugas dari para wartawan.

“Makanya kami mendorong sebenarnya pasal-pasal dengan ketentuan seperti itu untuk dihapus baik di peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang ada di RKHUP,” kata Sasmito saat dihubungi Tribunnews, Selasa (8/6/2021).

Adapun dalam bunyi pasal tersebut yakni, setiap orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

c. secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Baca juga: AJI Nilai Isi Pasal 281 pada Draf RUU-KUHP Berpotensi Mengganggu Kebebasan Pers

Sasmito mengatakan, pada point c dalam Pasal 281 RUU-KUHP sebagaimana berbunyi di atas, jika disahkan maka sangat berpotensi mengganggu kerja dari para wartawan.

“Iya, kami menilai memang berpotensi mengganggu kerja-kerja teman-temen jurnalis, mengganggu kebebasan pers,” katanya.

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *