Wamenkumham: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RKUHP Beda dengan Putusan MK

Jakarta: Pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan serupa sudah kandas di MK pada 2006.
 
“Itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh MK,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. 
 
Menurut Eddy, pasal penghinaan yang dicabut oleh MK merupakan delik biasa. Sementara itu, dalam RKUHP, penghinaan presiden menjadi delik aduan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Baca: Draf Revisi KUHP yang Beredar Kesepakatan DPR dan Pemerintah
 
“Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden,” ujar Eddy.
 
Draf RKUHP sempat beredar beberapa waktu belakangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengakui draf yang beredar hasil rancangan yang disepakati DPR dan pemerintah.
 
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman, draf revisi KUHP tersebut merupakan dokumen yang disepakati September 2019. Hingga saat ini, belum ada perubahan draf yang dibahas antara Komisi III dan Kemenkumham.
 
(OGI)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *