RUU KUHP: Merekam Tanpa Izin Dalam Persidangan Diancam Pidana Denda Maksimal Rp 10 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur ketentuan pidana terhadap proses perekaman dan publikasi dalam proses persidangan.

Berdasarkan dokumen RUU KUHP yang diterima Tribunnews.com, pada Bab VI berjudul Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan bagian kesatu yakni gangguan dan penyesatan proses peradilan diatur sejumlah ketentuan pada pasal 281.

Berikut bunyi pasal tersebut;

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau

c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.

Baca juga: Inses Diancam Pidana Penjara 12 Tahun dalam RUU KUHP

Berdasarkan penelusuran terkait ketentuan pidana denda yang juga tercantum dalam dokumen tersebut, definisi pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) disebutkan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan sejumlah kategori dari kategori I sampai kategori VIII.

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *