HNW Tuntut Keadilan untuk HRS dan Ustaz Adi Hidayat, ‘Jangan Lagi Hadirkan Diskriminasi Hukum’

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan penting tegaknya hukum yang berkeadilan karena Indonesia adalah Negara Pancasila dan Negara Hukum.

Apalagi yang berkaitan dengan tokoh panutan umat, seperti Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Adi Hidayat yang saat ini sedang menuntut keadilan.

Dalam kasus Habib Rizieq, HNW sapaan akrabnya mengkritik tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 6 tahun penjara kepada Habib Rizieq Shihab dalam kasus Swab Rumah Sakit Ummi sebagai bentuk ketidakadilan dan menghadirkan kembali diskriminasi hukum sebagaimana diakui hakim dalam kasus lain yang sebelumnya disangkakan kepada HRS.

HNW mengatakan, apabila keadilan hukum yang ditegakkan maka alasan jaksa bahwa Habib Rizieq menyembunyikan hasil tes swab atas nama dirinya sebagai perbuatan bohong dan menimbulkan keonaran.

Seharusnya juga diterapkan kepada kasus sejenis yang dilakukan banyak pihak, termasuk oleh para menteri yang dinilai menyembunyikan fakta bahwa dirinya sebenarnya positif Covid-19.

Para menteri tersebut, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebelum ditangkap KPK, dan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Airlangga Hartarto yang diberitakan juga terpapar Covid-19, dan tidak mengumumkannya ke publik, tapi tidak dikenai delik hukum apa pun.

Baca juga: Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Aziz Singgung Permenkumham Soal Asimilasi Covid-19 untuk Narapidana

“Jadi, jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang tidak menghadirkan keadilan hukum, dimana perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dijerat pidana, sedangkan Habib Rizieq yang bukan pejabat negara, dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi, yakni 6 tahun penjara,” kata HNW melalui keterangannya, Minggu (6/6/2021).

HNW menyebutkan, ada beberapa menteri di Kabinet dan pejabat negara yang sejak awal menciptakan keonaran dan membuat berita yang tidak benar terkait Covid-19.

Seperti pada awal penyebaran Covid-19 ada pejabat negara yang meremehkan bahaya Covid-19 dan menafikan kemungkinan masuknya covid-19 ke Indonesia.

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *