Legislator Pelototi Kinerja BPKH Mengelola BPIH

Jakarta: Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bakal dipantau ketat karena mengelola iuran penyelenggaraan haji. Jangan sampai pengelolaan iuran penyelenggaraan ibadah haji itu salah dan merugikan jemaah.
 
“(Kinerja) BPKH ini kita awasi. Jangan sampai seperti itu (pengelolaan salah) saya bilang,” kata anggota Komisi VIII DPR Rudi Hartono Bangun kepada Medcom.id, Sabtu, 5 Juni 2021.
 
Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) selama ini dikelola BPKH. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan, yaitu melalui investasi syariat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Politikus NasDem itu mewanti-wanti investasi yang dilakukan harus jelas dan pastinya menguntungkan. Jangan sampai BPIH bernasib seperti PT Jiwasraya akibat salah investasi.
 
“Investasi yang enggak jelas seperti Jiwasraya, kan penjahat itu. Mereka mengelola uang nasabah dimainkan,” kata dia.
 
Baca: Legislator Berharap Kuota Indonesia Ditambah untuk Keberangkatan Haji Selanjutnya
 
Dia menyampaikan BPKH telah memberikan jaminan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan tepat. Hal itu berdasarkan pengakuan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.
 
“Tapi kalau mau kita ketahui yang pasti tentunya melalui audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ucap dia.
 
Selain itu, dia menyambut baik keputusan pemerintah yang memperbolehkan calon jemaah haji (calhaj) 2021 menarik BPIH yang telah dilunasi. Penarikan pelunasan tersebut tak akan menghilangkan status mereka menjadi calon haji 2022.
 
Namun, dia meminta jemaah bijak mengambil keputusan apakah menarik atau tetap menyimpan iuran BPIH di BPKH. Keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan.
 
“Kalau tidak terlalu mendesak tetap disimpan. Kalau mereka butuh tidak ada salahnya mereka mengambil untuk kepentingan yang lebih penting,” kata dia.
 
(JMS)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *