Pemda Didorong Percepat Serap APBD 2021

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pasalnya, dari total APBD 2021 yang mencapai Rp1.199,36 triliun, baru 21,98 persen terealisasi.
 
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan tujuh persen pada kuartal II tahun ini,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch Adrian dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, di FMB9ID_IKP, Rabu, 2 Juni 2021.
 
Adrian mengimbau pemda fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada pemda dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) bersumber dari APBD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat covid-19,” ujar Adrian.
 
Baca: Herman Deru: Karang Taruna Harus Aktif Dalam Aksi Sosial Kepemudaan
 
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S Atmawidjaja, menyatakan pihaknya terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi.
 
“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Endra. 
 
Menurut Endra, berkaitan dengan PEN, Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya, program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.
 
“Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” kata Endra.
 
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR ialah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Kemudian, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun; pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi, dan teknologi Rp420 miliar; serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
 
Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menyatakan tujuan utama pemulihan ekonomi nasional meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi covid-19. 
 
“Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi. Oleh karena itu, program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar Piter.
 
Menurut Piter, motor utama penggerak perekonomian saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN. 
 
“Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek  infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” kata Piter.
 
(OGI)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *