Pembunuhan Kapolsubsek Oksamol Disebut Aksi Teroris dan Pelanggaran HAM

Jakarta: Teroris dari kelompok separatis kriminal bersenjata di Papua, kembali menyerang Kantor Polsubsektor Oksamol di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Jumat, 28 Mei 2021. Kepala Kepolisian Subsektor Oksamol Briptu Mario Sanoy tewas dalam penyerangan tersebut.
 
Mantan Anggota Kompolnas, Andrea H Poeloengan, menyesalkan insiden tersebut. Dia menyebut pelaku penyerangan bagian dari teroris.
 
“Siapa pun pelakunya, mereka itu sangat layak dikelompokkan sebagai teroris. Mereka harus bertanggung jawab. Polri dan TNI harus segera memberangusnya,” kata Andrea kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Andrea berharap negara memberikan dukungan yang lebih optimal kepada aparat dalam menangani permasalahan Papua. Bagi Andrea contoh kecil yang perlu dievaluasi, yakni jumlah petugas yang berjaga di setiap pos.
 
“Di sana kan daerah rawan. Polisi tidak bisa bekerja sendiri baik dalam arti institusional maupun personal. Selain itu kelebihan jumlah personel Polri di Jawa misalnya, pangkat apa pun agar ditempatkan dulu dalam waktu permanen tertentu setidaknya 3 tahun, untuk ditempatkan di Polsubsek, Polsek, Polres,” kata dia.
 
Menurut Andrea, Polsubsek, Polsek, Polres sebaiknya ditempati petugas dengan pangkat apa pun. Dengan catatan pembagian tugas yang jelas sebagai pasukan pengamanan sekaligus perdamaian.
 
“Hal itu mungkin saja dilakukan, karena ketika hendak menjadi anggota Polri pangkat apa pun telah menandatangani komitmen untuk bersedia ditempatkan di mana saja pada wilayah NKRI,” kata dia.
 
Andrea mengecam keras kejadian tersebut, “Ini lagi-lagi fakta, bahwa situasi di Papua, entah dilakukan oleh kelompok separatis, kelompok kriminal bersenjata, kelompok teroris, ataupun keseluruhan sebagai kelompok teroris separatis kriminal bersenjata, mereka ini jelas teroris,” kata dia.
 
Baca: Kasubsektor Oksamal Papua Tewas Diserang OTK
 
Andrea menegaskan kelompok separatis adalah pelanggar HAM. Dia bahkan meminta aksi mereka sebagai pemicu pelanggaran HAM harus segera dibasmi, salah satu contohnya adalah keolompok yang menginginkan Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.
 
“Perbuatan OPM selama ini sudah menjadi ciri terorisme dengan melakukan intimidasi yang memaksa, menggunakan pembunuhan, kesadisan, dan penghancuran serta perampasan dengan cara yang sistematis, sehingga menimbulkan korban tidak langsung yang ketakutan, rasa takut meluas, dengan target yang bisa memenuhi publisitas mereka dengan pesan aksi yang sama untuk pisah dari NKRI tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan,” kata Andrea.
 
Bagi Andrea, dalam konsep-konsep konflik maupun perdamaian, meredam kekerasan menjadi tools yang penting pada situasi dinamika kekerasan yang tinggi. Dia meminta tindakan tegas TNI-Polri tidak dipandang sebagai aksi kekerasan yang liar.
 
Sepanjang diatur kewenangannya oleh hukum positif maka hal yang sah secara hukum dan wajib didukung. Tetapi, kata dia, yang dilakukan OPM sudah jelas melanggar HAM karena menggunakan cara-cara yang tidak sah dalam menghilangkan nyawa manusia, bukan kelompok yang berkewenangan berdasar hukum dan HAM, serta memiliki peralatan dan persenjataan yang tidak sah.
 
“Jangan jadi kebalik-balik. Kesalahan oknum memang bisa terjadi pada aparat. Tetapi kesalahan tersistematis, masif, terstruktur, dengan niat, terencana, dengan tujuan yang ilegal dan melawan HAM, adalah yang dilakukan para OPM selama ini,” tegas dia.
 
(JMS)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *