Pengamat Komunikasi Politik: Jokowi Memberi Harapan Pemberantasan Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Jokowi itu patut diapresiasi.

Sebab, menurutnya TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.

“Karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, instrumen yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya,” kata Jamil kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Komisi III DPR Apresiasi Sikap Jokowi Terkait Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Pernyataan Jokowi setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK.

“Pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas korupsi. KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi,” ujarnya.

“Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai polemik 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam proses pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penulis: chaerul umam

Editor: Malvyandie Haryadi

Ikuti kami di

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *