Dissenting Opinion, Satu Hakim MK Sebut Revisi UU KPK ‘Dikebut’

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, satu hakim MK, Wahiduddin Adams, menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).
 
Adams mengatakan, sikapnya itu setelah mendengarkan keterangan ahli sekaligus mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Perubahan UU KPK dinilai mengubah Lembaga Antikorupsi secara fundamental.
 
“Beberapa perubahan ketentuan mengenai KPK dalam UU a quo secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental,” ujar Adams di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Adams mengakui adanya waktu yang singkat untuk mendorong perubahan UU KPK. Hal itu juga dilakukan sengaja.
 
“Tampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif, sangat singkat, serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik,” ujar Adams.
 
Momentum spesifik yang dimaksud Adams adalah perubahan beleid itu dikaitkan dengan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Selain itu, ada momentum sebelum berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019.
 
“Untuk disahkan Presiden menjadi UU hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019 dan beberapa minggu menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama,” ucap Adams.
 
Baca: Gugatan UU KPK di MK Diharapkan Dikabulkan
 
Adams menyebut pembentukan UU yang dilakukan relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik dapat mengundang pertanyaan besar. Tetapi tidak secara langsung menyebabkan UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
“Namun, waktu pembentukan UU a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, masukan yang diberikan oleh masyarakat secara tulus, dan berjenjang, serta dari para supporting system yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR,” ucap Adams.
 
MK menolak seluruhnya permohonan gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada pokok permohonan, pemohon minta MK menyatakan beleid tersebut mengalami cacat formil dan cacat prosedural. Sehingga, aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.
 
Perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 ini diajukan 14 pemohon. Di antaranya, mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch Jasin.
 
(SUR)
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *