Doni Koesoema Heran Penghapusan UN Turut Hilangkan BSNP

Jakarta:  Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema mengaku heran, Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2021 turut menghilangkan BSNP sebagai sebuah institusi. Alasannya pun dinilai tidak masuk akal.
 
Sebab, dasar penghapusan BSNP disebut terkait dengan penghapusan Ujian Nasional (UN). Doni meyakini tidak ada hubungan UN dengan BSNP, meskipun pihaknya sebagai penyelenggara UN.
 
“Pemerintah sebenarnya bisa saja cukup menghapus pasal tentang tugas BSNP sebagai penyelenggaran UN, tidak perlu menghapus keberadaan BSNP sebagai badan,” kata Doni dalam keterangannya, Senin, 3 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Padahal menurutnya, menyelenggarakan UN hanyalah tugas tambahan di BSNP. Pun tugas tersebut tidak ada di amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
 
“Yang lebih mengherankan, badan dan lembaga lain yang memiliki nomenklatur juga dihapuskan,” kata Doni.
 
Selain BSNP, badan dan lembaga lain yang memiliki nomenklatur juga hilang, seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah dan Madrasah (BAN S/M), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),” jelasnya.
 
Badan-badan tersebut menurutnya harus tetap hidup. Sebab di sanalah kontrol standar nasional pendidikan berada.
 
“Beberapa jabatan yang memiliki tugas dan fungsi juga hilang, seperti pengawas sekolah untuk pendidikan formal dan penilik sekolah untuk pendidikan nonformal. Lebih lagi, peranan Dewan Pendidikan sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas untuk diatur dalam PP juga dihapus dan tidak diatur,” terang dia.
 
Baca juga:  BSNP Sebut PP 57 Tergesa-gesa dan Tidak Matang
 
Dia pun mempertanyakan motif apa sebenarnya yang ada dibalik pembongkaran besar-besaran tersebut. Alasan tidak menyebutkan nomenklatur badan dan lembaga untuk menghindari stabilitas yang mematikan dinamika kelincahan dan fleksibilitas kebijakan pendidikan karena tantangan masa depan yang selalu berubah, tentu bisa diterima.
 

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *