Berkas perkara 9 tersangka kasus Asabri tahap pertama diserahkan ke JPU

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT Asabri atas 9 tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jumat (30/4) kemarin.

Baca Juga: Kapal sitaan kasus Asabri LNG Aquarius alami insiden kebocoran pipa

Berkas perkara milik 9 tersangka tersebut, yaitu:

1.            ARD selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 s/d Maret 2016

2.            SW selaku Direktur Utama PT. Asabri (Persero) periode Maret 2016 s/d Juli 2020

3.            BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT. Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014;

4.            HS selaku Direktur PT. Asabri (Persero) periode 2013 s/d 2014 dan 2015 s/d 2019;

5.            IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri Juli 2012 s/d Januari 2017;

6.            LP selaku Direktur Utama PT. Prima Jaringan;

7.            BTS selaku Direktur PT. Hanson Internasional;

8.            HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra;

9.            JS selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation.

Di dalam berkas perkara tersebut, pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Baca Juga: Kejagung periksa adik Benny Tjokro atas kasus Asabri

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan Jaksa Peneliti akan meneliti kelengkapan 9 berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan syarat formal maupun kelengkapan syarat materiil dalam jangka waktu 14 hari.

Penelitian Berkas Perkara Tahap Pertama difokuskan pada kelengkapan syarat formal dan kelengkapan syarat materiil dari Berkas Perkara dimaksud.

“Dalam hal Jaksa Peneliti/Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap, Jaksa Peneliti/Penuntut Umum akan mengembalikan Berkas Perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi,” ujar Leonard dalam keterangannya, Sabtu (1/5).

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *