Pemda Sumedang Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Digital

Jakarta: Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintah berbasis digital. Hal itu menciptakan birokrasi yang ramping, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis. 
 
“Ini merupakan contoh dalam membangun sistem yang baik untuk mengakomodasi harapan masyarakat dengan mendorong kinerja bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis di laman menpan.go.id, Selasa, 23 Februari 2021. 
 
Tjahjo menyebut terdapat beberapa sasaran utama dalam reformasi birokrasi, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan  mampu memberikan pelayanan prima. Hal itu telah diaplikasikan melalui sejumlah geberakan inovasi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mengelaborasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip), dan mal pelayanan publik (MPP).
 
Sakip merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di Sumedang, pelaksaan sakip telah diterapkan hingga ke level desa atau setara dengan kelurahan yang dilaksanakan secara elektronik.
 
Selanjutnya untuk MPP memiliki 361 jenis layanan masyarakat yang meliputi layanan administrasi, perizinan, dan non perizinan. Saat ini sudah ada 24 instasi yang bergabung di MPP.
 
Kemudian, program SPBE di Sumedang telah memberikan perubahan dalam tata kelola pemerintah. Pada 2020, indeks SPBE Sumedang sebesar 3,8 dari skala 5 atau naik 1,3 dari tahun sebelumnya. 
 
Selain itu, pada 2019 indeks reformasi birokrasi  Kabupaten Sumedang tercatat 60,01 dengan predikat baik. Nilai tersebut berada di atas rata-rata indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah sebesar 51,08.
 
“Berdasarkan indeks reformasi birokrasi serta indeks SPBE tersebut, sudah tergambar bahwa telah banyak pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan berhasil dengan baik,” jelas Tjahjo.
 
(ADN) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *