Pengadilan Malaysia Batalkan Deportasi Pengungsi Myanmar

Para migran Myanmar sedianya dideportasi pada Selasa (23/2). Mereka sudah dibawa ke sebuah pangkalan militer di pesisir barat Malaysia, dan diinapkan di sebuah kapal perang sembari menunggu pemulangan.

Amerika Serikat dan PBB sebelumnya mengritik rencana tersebut. Sementara organisasi HAM mencatat, otoritas Malaysia juga berniat memulangkan pencari suaka asal Myanmar.

Adalah Amnesty International dan Asylum Access yang melayangkan gugatan ke pengadilan. Kedua organisasi beranggapan kebijakan deportasi pengungsi Myanmar melanggar perjanjian internasional yang melarang pemulangan paksa jika ada ancaman bahaya.

Atas dasar itu Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur memerintahkan penundaan deportasi untuk memungkinkan sidang dengar pendapat pada Rabu (24/2), tutur kuasa hukum para migran, New Sin Yew, kepada AFP.

Direktur Ekesekutif Amnesty International di Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv, mengatakan pemerintah “harus menghormati perintah pengadilan dan memastikan tidak seorangpun dari 1.200 individu yang dipulangan hari ini.”

Dia mengimbau otoritas agar mengabulkan permintaan Badan Pengungsi PBB, UNHCR, untuk menemui migran yang akan dideportasi. Dengan cara itu UNHCR bisa menentukan apakah ada di antara mereka yang berhak memperoleh suaka.

“Sangat penting untuk mengingat bahwa penundaan eksekusi oleh pengadilan tidak berarti bahwa 1.200 orang itu aman dari deportasi. Mereka menghadapi ancaman terhadap nyawa sendiri,” imbuhnya.

“Kami mendesak pemerintah mengkaji ulang rencananya mengirimkan sekelompok orang yang rentan ini kembali ke Myanmar.”

Deportasi etnis minoritas Myanmar

Para migran itu dibawa dengan bus dan truk militer ke pangakalan di Lumut. Pemerintah bersikeras mereka melakukan pelanggaran keimigrasian dan sebabnya harus dipulangkan. Tidak seorangpun di antara mereka merupakan anggota etnis Rohingya, klaim pemerintah Malaysia.

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *