Interpretasi Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Pasal Karet UU ITE

Jakarta: Rencana pembuatan interpretasi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 dikritik. Sebab, pedoman tersebut tidak akan menyelesaikan masalah penyalahgunaan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE.
 
“Interpretasi sangat mudah (dipatahkan),” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhammad Isnur dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk UU ITE Bukan Revisi Basa-basi, Sabtu, 20 Februari 2021.
 
Dia menyebut interpretasi bukan dasar hukum yang cukup kuat. Selain mudah digugat, hakim di pengadilan tidak akan merujuk ketentuan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Pengadilan bisa buat instruksi baru karena pengadilan tidak mengacu pada aturan Kapolri (interpretasi UU ITE),” ungkap dia.
 
Selain itu, Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) dinilai cukup luas. Tidak ada batasan-batasan pelanggaran dalam regulasi tersebut. Terutama penjelasan jenis penghinaan atau pencemaran nama baik yang bisa dikenakan pidana.
 
Dia pun mencontohkan kasus yang menimpa Saiful Mahdi, dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Saiful digugat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengkritik seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018.
 
Meski saksi ahli Hendri Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mencoba memberikan penjelasan bahwa kasus yang menimpa Saiful tidak tepat, namun hakim bergeming. Hakim mengacu pada norma yang ada di dalam UU.
 
“Hakim tidak mau dengar karena hakim bilang unsur pasal sudah terpenuhi, karena pasalnya hanya ada penghinaan,” sebut dia.
 
Baca: Pemerintah dan DPR Diminta Segera Proses Revisi UU ITE
 
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencoba memberikan interpretasi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Interpretasi yang dimaksud, yaitu delik aduan.
 
“Tapi tidak dipakai oleh pengadilan. Karena delik aduan tidak tercantum di pasalnya,” ujar dia.
 
Hal senada disampaikan oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Pratama Persadha. Menurut dia, perbaikan implementasi Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) harus melalui revisi.
 
Menurut dia, interpretasi hanya bersifat sementara. Sehingga penyalahgunaan pasal karet bisa ditekan hingga revisi UU ITE disahkan.
 
“Perlu dibuat pedoman yang jelas, batasan seperti apa, luasannya seperti apa,” ujar dia.
 
(AZF) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *