Kemenko Marves sebut pelaksanaan crew change berpotensi tambah penerimaan negara

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan Pergantian Awak Kapal (crew change) pada pelayaran Internasional. Selain dalam konteks perlindungan hak pekerja di sektor kelautan, resolusi crew change di PBB ini pun dianggap dapat menambah potensi penerimaan negara mulai dari Rp 4,9 triliun hingga Rp 9,8 triliun.

“Indonesia bisa mendapatkan potensi pendapatan negara antara Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun kalau kita bisa melayani fasilitas turun naiknya pelaut di daerah Batam, Merak, Bali dan Makassar,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio Dias Araujo dalam konferensi pers, Rabu (17/2).

Menurut Basilio, estimasi tersebut dilihat dari jumlah kapal yang melintas di pelabuhan. Dia mencontohkan, di Pelabuhan Batam terdapat 90.000 kapal yang melintas sementara diperkirakan ada 5 hingga 10 awak kapal yang naik turun kapal, maka bila 1 orang pelaut bisa menghabiskan Rp 5 juta, maka potensi pendapatan dari PElabuhan tersebut bisa mencapai Rp 2,25 triliun hingga Rp 4,5 triliun.

Padahal, menurutnya, ini masih berasal dari Pelabuhan Batam, sementara masih ada Pelabuhan lainnya seperti Merak yang dilintasi 56.000 kapal, Pelabuhan Bali sebanyak 30.000 kapal, hingga Makassar 20.000 kapal. Menurut Basilio, pertukaran awak kapal per harinya pun bisa lebih besar.

Baca Juga: Lampaui target, Pertamina EP Adera Field dapat tambahan produksi 751 bph

“Dengan demikian seluruh rangkaian permintaan Indonesia, supaya semua negara mendukung adanya crew changes, karena kita pun bisa mendapatkan peluang devisa bagi negara dari proses crew change tersebut. Angkanya sebenarnya lebih dari sini, ini baru kita bicara mengenai [pertukaran] manusianya,” ujarnya.

Dia menerangkan, estimasi penerimaan negara tersebut bisa lebih tinggi bila menghitung fee pengisian bahan bakar, bunkering hingga supply provision dan lainnya.

Dia pun mengatakan Kemenko Marves terus mendorong kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan diri dengan berbagai protokol pencegahan Covid-19 untuk bisa melayani crew change.

Selain berpotensi menambah pendapatan negara, adanya usulan resolusi PBB mengenai naik-turunnya ABK, menurut Basiolio, adalah solusi dari Pemerintah Indonesia untuk mencegah konflik-konflik di kapal yang akhirnya bermuara pada pelanggaran HAM. 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *