Tersangka Kasus ASABRI Ditahan di Rutan KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima titipan tahanan kasus korupsi di PT ASABRI Jimmy Sutopo dari Kejaksaan Agung. Penitipan tersangka ini merupakan bentuk koordinasi Kejaksaan Agung dengan KPK.
 
“Tersangka Jimmy Sutopo akan menjalani penahanan pada Rumah tahanan (Rutan) Cabang KPK di Rutan Kavling C1 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.
 
Dalam kerja sama ini, KPK hanya memfasilitasi tempat penahanan Jimmy. Lembaga Antikorupsi itu tidak mengambil alih kasus korupsi di PT Asabri dari Kejaksaan Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus Korupsi ASABRI
 
Namun, Jimmy tidak langsung dimasukkan ke sel tahanannya. Dia harus menjalani isolasi mandiri dulu selama 14 hari.
 
“Sebagai pemenuhan mitigasi penyebaran covid 19 di Rutan, terhadap tahanan dimaksud dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1 tersebut,” ujar Ali.
 
Jimmy menjadi tersangka pertama dalam kasus ASABRI yang dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh penyidik kejaksaan. Sebab, JS diduga kuat menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan dari tindak pidana korupsi. 
 
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi di ASABRI. Mereka adalah dua orang terpidana kasus korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.
 
Lalu, enam lainnya ialah Direktur Utama (Dirut) ASABRI periode 2011-Maret 2016, Adam Rachmat Damiri; Dirut ASABRI periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaja; Dirut Keuangan ASABRI periode Oktober 2008-Juni 2014, BE; Dirut ASABRI periode 2013-2014 dan 2015-2019, HS; Kepala Divisi Investasi ASABRI periode Juli 2012-Januari 2017, Ilham W Siregar; dan Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi.
 
Mereka dijerat Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *