Kemenkes: Sanksi Penolak Vaksinasi Jadi Jalan Terakhir

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sanksi bagi penolak vaksinasi covid-19 adalah upaya terakhir. Aturan mengenai sanksi bagi penolak vaksinasi tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021.
 
“Jalan terakhir kalau betul-betul tentunya tidak bisa melaksanakan (tidak mau divaksin),” kata juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam acara virtual Media Briefing Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Dua bagi Petugas Pelayanan Publik, Senin, 15 Februari 2021. 
 
Pada Pasal 13B Perpres itu disebutkan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Menurut Nadia, ada ketentuan pidana dalam UU tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19 Membuat Masyarakat Antipati
 
“Ada beberapa sanksi yang termasuk misalnya kurungan satu tahun ataupun enam bulan dan denda satu juta sampai Rp500 ribu. Itu tentunya adalah merupakan langkah-langkah terakhir,” ujar Nadia.
 
Dia menegaskan setiap warga Indonesia wajib menggunakan haknya disuntik vaksin. Jika ogah divaksin, orang tersebut dinilai membahayakan pihak lain di tengah upaya memutus rantai penyebaran covid-19.
 
“Tentunya pemerintah harus mengambil tindakan terkait ini,” ucap Nadia.
 
Vaksinasi, kata Nadia, bertujuan melindungi dan menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Dia mendorong peran tokoh di lingkungan masyarakat untuk ikut menyosialisasikan vaksinasi.
 
“Keterlibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat, itu menjadi penting menjadi keteladanan, dan juga mengajak komunitasnya untuk bisa melakukan vaksinasi,” kata Nadia.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Beleid ini salah satunya mengatur sanksi bagi pihak yang menolak divaksinasi.
 
Sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Namun, tidak dijelaskan besaran denda yang dikenakan.
 
Sementara itu, Pasal 13B menyebut sasaran penerima yang tak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pemberian sanksi lantaran dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19.
 
(ADN) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *