Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19 Membuat Masyarakat Antipati

Jakarta: Komisi IX DPR tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengeluarkan aturan sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin. Kebijakan tersebut hanya membuat masyarakat antipati terhadap vaksin covid-19.
 
“Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini,” ujar Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam keterangan tertulis, Minggu 14 Februari 2021. 
 
Baca: Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19 Dikritisi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Felly menyarankan pemertintah lebih baik melakukan sosialisasi yang menyeluruh terkait vaksinasi kepada masyarakat. Apabila sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaannya perlu dievaluasi. 
 
“Kampanye untuk mereka yang divaksin, menjelaskan sedetil mungkin soal manfaat vaksin kepada masyarakat. Kalau tidak divaksin kerugiannya seperti apa, dan kalau divaksin untungnya apa saja. Bukan malah sebaliknya (memberikan sanksi),” tuturnya.
 
Legislator NasDem itu mengajak pemerintah untuk lebih arif lagi mengeluarkan kebijakan merespons penolakan vaksin di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan tindakan tegas terhadap penyebaran hoaks yang tersebar di masyarakat terutama mengenai vaksinasi.
 
“Bisa jadi hoaks lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan berita resmi pemerintah. Nah ini perlu disikapi pemerintah. Tapi jangan keburu membuat sebuah keputusan dengan semacam sanksi seperti itu,” jelasnya.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Beleid ini salah satunya mengatur sanksi bagi pihak yang menolak divaksinasi.
 
Pasal 13A ayat (4) menegaskan sasaran penerima yang menolak disuntik vaksin akan dikenakan sanksi. Beleid itu berbunyi ‘Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif’.
 
Sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Namun, tidak dijelaskan besaran denda yang dikenakan.
 
Sementara itu, Pasal 13B menyebut sasaran penerima yang tak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pemberian sanksi lantaran dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19.
 
“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19, yang tidak mengikuti vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi Pasal 13B.
 
(ADN) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *