Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19 Dikritisi

Jakarta: Komisi IX DPR mengkritik kebijakan pemberian sanksi bagi pihak yang menolak vaksinasi covid-19. Sanksi itu tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 
Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene mengatakan pada rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah menyepakti tidak memprioritaskan sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin. Namun, pemerintah telah melanggar kesepakatan tersebut.
 
Baca: Jokowi Terbitkan Perpres Soal Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19
 
“Intinya pemerintah sudah melanggar, karena kesepakatan itu mengikat kedua pihak, pemerintah dan DPR. Apa gunanya kita rapat kalau itu tidak ada legitimatenya,” ujar Felly dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Felly menekankan Pasal 61 Peraturan Tata Tertib DPR  Nomor 1 Tahun 2020 sudah mengatur jelas bahwa kesimpulan rapat gabungan antara DPR dan pemerintah bersifat mengikat. Sehingga, pemerintah wajib melaksanakan kesimpulan tersebut.
 
Politikus Partai NasDem itu menegaskan segala bentuk denda atau hukuman dalam pelaksanaan vaksinasi bertentangan dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, organisasi tersebut menganjurkan agar sosialisasi dikedepankan kepada masyarakat melalui iklan sosial, sosialisasi langsung dari tenaga kesehatan (nakes) kepada masyarakat, dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya.
 
“(Sosialisasi membuat) persepsi buruk terkait vaksin covid 19 bisa tertangani dengan sosialisasi tersebut,” jelasnya.
 
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 13A ayat (4) Perpres itu menegaskan sasaran penerima yang menolak disuntik vaksin akan dikenakan sanksi. Beleid itu berbunyi ‘Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif’.
 
Sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Namun, tidak dijelaskan besaran denda yang dikenakan.
 
Sementara itu, Pasal 13B menyebut sasaran penerima yang tak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pemberian sanksi lantaran dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19.
 
“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19, yang tidak mengikuti vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi Pasal 13B.
 
(ADN) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *