Surplus Rp18,7 Triliun, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta: Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan penaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Hal ini seiring kondisi surplus sebesar Rp18,7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan pada tahun lalu.
 
“Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama,” kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Februari 2021.
 
Berdasarkan Perpres No 64/2020, tarif peserta kelas 1 naik menjadi Rp150 ribu, kelas 2 menjadi Rp100 ribu, dan kelas 3 Rp35 ribu dengan adanya subsidi Rp7.000. Dengan adanya surplus tersebut, kata dia, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp 25.500.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejak awal pemberlakukan Perpres 64/2020, Mufida mengaku sudah menolak adanya kenaikan iuran bagi peserta kelas 3 pada kelompok Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
 
“Kenaikan iuran pada saat ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi tentu saja sangat memberatkan,” imbuh dia.
 
Adapun arus kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2020 surplus Rp18,7 triliun tanpa meninggalkan tunggakan pembiayaan klaim rumah sakit yang gagal bayar.
 
BPJS Kesehatan hanya menyisakan pembayaran klaim rumah sakit pada akhir 2020 sebesar Rp1,19 triliun yang masih dalam proses verifikasi di 2021. Sementara klaim pembiayaan program JKN-KIS kepada rumah sakit yang gagal bayar sama sekali tidak ada.
 
(Des) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *