Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi KPK, Ini Catatan Penting dari Tjahjo Kumolo

Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendukung penguatan jabatan fungsional di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo diketahui mendorong penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke fungsional. 
 
“Kementerian PANRB siap mendukung pembentukan jabatan fungsional baru di KPK,” ujar Menteri Tjahjo saat audiensi KPK ke Kantor Kementerian PANRB, seperti diberitakan Mediaindonesia.com, Jumat, 12 Februari 2021.
 
Tjahjo menyampaikan beberapa catatan kepada KPK. Dalam penetapan jabatan fungsional, instansi pengusul perlu memperhatikan adanya mandat atau kebutuhan jabatan fungsional, perbedaan dengan jabatan fungsional yang sudah ada, jenjang karier, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: ASN Segera Disuntik Vaksin Covid-19
 
“Oleh karena itu, sangat penting untuk dicermati bagaimana keterkaitan satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Perlu dirangkum apa yang menjadi spesialisasi dari jabatan tersebut sehingga nantinya pola karier dalam jabatan tersebut tidak mandek,” jelas dia. 
 
Tjahjo berpesan kepada KPK dalam pengembangan jabatan fungsional baru, basis yang digunakan harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi. Presiden, kata dia, menegakan jabatan fungsional harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. 
 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diterbitkan. Namun, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN masih membutuhkan penyesuaian jabatan. 
 
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan jabatan di KPK terdiri dari rumpun struktural, spesialis, dan staf atau administrasi. Mereka akan disesuaikan ke dalam jabatan-jabatan yang ada di ASN. 
 
“Ini yang kami kaji dan akan kami kukuhkan. Tentunya bekerja sama dan meminta bantuan kepada Kementerian PANRB agar seluruh jabatan fungsional yang ada di KPK ini ada rumahnya,” jelas Firli. 
 
Firli mengungkapkan KPK telah menginventarisasi jabatan fungsional. Ada beberapa jabatan yang sudah dicoba untuk dimasukkan ke dalam rumah jabatan yang ada di kementerian dan lembaga, tetapi masih ada yang kurang tepat. 
 
“Hal ini yang perlu dibahas secara paralel agar tidak tertatih-tatih,” jelas dia. 
 
(OGI) Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *